Manajemen dan adminisrasi
adalah dua kata yang bisa memiliki arti yang sama atau berbeda. Akan tetapi,
tulisan ini cenderung menggunakan istilah manajemen karena pada dasarnya
manajemen identik dengan adminitrasi.[1]pada perkembangan teknologi
dan pengetahuan lebih cenderung pada penggunaan istilah manajemen. Adminitrasi
pada kehidupan masyarakat sehari-hari biasanya diartikan secara sempit, yaitu
seuatu yang berkenaan dengan ketatusahaan.
Manajemen berasal dari
kata to mange yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui
proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri.
Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh sekolah/
organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan
pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses.[2]
Dalam dunia manajemen
perlu adanya hubungan pendidikan dan masyarakat. Pendidikan yang terfokus dalam
sekolah dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik untuk menjaga kelestarian
dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Sekolah diselenggarakan untuk dapat
menjaga kelestarian nilai-nilai positif masyarakat, dengan harapan sekolah
dapat mewariskan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dengan baik dan benar.
Sekolah juga berperan sebagai agen perubahan, dimana sekolah dapat mengadakan
perubahan nilai-nilai dan tradisi sesuai dengan kemajuan dan tuntunan
masyarakat dalam kemajuan dan pembangunan.[3]
Dengan demikian perlu
adanya konsep dasar, jenis-jenis kegiatan, bentuk kerjasama, dan peningkatan
serta pen dayagunaan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat.
A.
Konsep Dasar Hubungan Lembaga Pendidikan Dengan
Masyarakat
Istilah hubungan
masyarakat dikemukakan pertama kali oleh presiden Amerika Serikat Thomas
Jefferson tahun 1807. Akan tetapi apa yang dimaksudkan pada waktu itu dengan
istilah public relantions.[4] Secara singkat yang
dimaksud dari batasan ini adalah humas merupakan fungsi manajemen yang dadakan
untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap, menyesuaikan policy dan prosedur
instansi atau organisasi dengan kepentingan umum, menjalankan suatu program
untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat.[5]
Dengan kata lain public
relations adalah proses yang berjalan terus-menerus dengan mana manajemen
berusaha untuk memperoleh googwill. Apabila kegiatan public relations ini
ditinjau dari segi baban tugasnya. DR. Hadari Nawawi menyebutkan bahawa beban
tugas Humas adalah melakukan publisitas tentang kegiatan organisasi kerja yang
patut diketahui oleh pihak luar secara luas. Kegiatannya dilakukan dengan
menyebarluaskan informasi dan memberikan penerangan-penerangan untuk
menciptakan pemahaman yang sebaik-baiknya di kalangan masyarakat luas mengenai
tugas-tugas dan fungsi yang diemban organisasi kerja tersebut, termasuk juga
mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah sedang, dan akan dikerjakan berdasarkan
volume dan beban kerjanya.[6]
Berdasarkan
uraian-uraian diatas maka humas di lingkungan organisasi kerja/ instansi
pemerintah termasuk juga dibidang pendidikan harus diartikan seagai rangkaian
kegiatan organisasi/instansi utnuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan
masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut, agar
mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan efektivitas peleksanaan kerja
secara dasar dan sukarela. Hubungan yang harmonis sebagai hasil kerja humas
tampak sebagai berikut:
1.
Adanya saling pengertian antara organisasi/ instansi dengan pihak
luar.
2.
Adanya kegiatan yang membantu kerena mengetahui manfaat, arti dan
pentingnya peranan masing-masing.
3.
Adanya kerja sama yang erat dengan masing-masing pihak dan merasa
ikut bertanggung jawab atas suksesnya usaha pihak yang lain.
B.
Jenis-Jenis Kegiatan Hubungan Lembaga Pendidikan dengan
Masyarakat.
Tugas-tugas pokok atau
beban kerja Humas suatu organisasi/ lembaga adalah:
1.
Memberikan informasi dan menyampaikan ide kepada masyarakat atau
pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Menyebarluaskan informasi dan
gagasan-gagasan itu agar diketahui maksud atau tujuannya serta
kegiatan-kegiatannya termasuk kemungkinan dipetiik manfaatnya oleh pihak-pihak
di luar organisasi.
2.
Membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung
memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya.
3.
Membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan
dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada
saat tertentu. Dengan demikian pemimpin selalu siap dalam memberikan
bahan-bahan informasi yang terbaru.
4.
Membantu pemimpin dalam mengembangkan rencana dan
kegiatan-kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat
sebagai akibat dari komunikasi timbale balik dengan pihak luar, yang ternyata
menumbuhkan harapan untuk penyempurnaan policy atau kegiatan yang telah
dilakukan oleh organisasi.[7]
Menurut Don Begin (1984)
penggolongan jenis-jenis kegiatan Humas di Sekolah (public relations)
dapat dibedakan menjadi exterrnal public relations dan internal public
relations, oleh karenanya di sekolah
dikenal adanya kegiatan publisitas ke luar dan publisitas ke dalam.
Kegiatan eksternal.
Kegiatan ini selalu
berhubungan atau ditujukan kepada public atau masyarakat di luar warga sekolah.
Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan yakni secara langsung dan tidak
langsung. Kkegiatan eksternal tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan
dengan masyarakat melalui perantara media tertentu. Kegiatan langsung misalnya:
rapat bersama dengan pengurus BP3 setempat, berkonsultasi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, melayani kunjungan tamu, dan sebagainya.
Sedangkan kegiatan
eksternal yang melalui media dapat dikemukakan secara terperinci sebagai
berikut:
1.
Informasi lewat TV. Penyebaran informasi ini memperoleh beberapa
keuntungan antara lain sebagaimana dikumkakan oleh Umar Hamalik (1976) yaitu:
a) dengan program kegiatan yang menarik sangat potensial untuk menimbulkan minak
public, agar selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan, b) pada
umumnya orang tua dan masyarakat tidak tahu tentang kegiatan apa saja yang
telah dilakukan oleh sekolah. Maka melalui program TV diharapkan semua program
kegiatan sekolah dapat dimengerti oleh orang tua murid dan masyarakat. Dengan
demikian orang tua dan masyarakat mau mendukung, ikut berpartisipasi aktif baik
dukungan moril maupun materiil.
2.
Penyebran informasi melalui radio. Keuntungan yang didapat dalam
hal ini antara lain: a) teks yang
diperlukan dapat disiapkan sebaik-baiknya sebelum disiarkan, b) tidak
dipengaruhi factor komunikator, seperti sikap, c) dapat dibantu latar belakang
music, d) dapat melalui batas ruang dan waktu serta jangkauan yang luas.
3.
Penyebaran informasi melalui media cetak. Keuntungan informasi
melalui media cetak ini antara lain: a) dapat dicapai public yang sangat luas,
b) dapat secara mendadak dipelajari oleh public yang bersangkutan, c) dapat
mengharapkan umpan balik dari public yang lebih banyak.
4.
Pameran sekolah. Persiapan yang perlu dilakukan dalam mengadakan
pemeran sekolah antara lain: a) pembuatan brosur, poster, dan gambar, serta
rencana tertulis secara seksama dan terperinci, b) pembelian bahan yang
diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan, c) menyeleksi, mengatur, dan
memelihara bahan-bahan pameran, d) mengadakan latihan-latihan yang cukup bagi
murid-murid, petugas, dan penjaga pameran.
5.
Berusaha sendiri penerbiatan majalah atau bulletin sekolah
Kegiatan internal
Pada dasarnya kegiatan
internal bertujuan untuk:
1.
Memberikan penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan
sekolah, situasi, dan perkembangannya.
2.
Menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah
dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah.
3.
Dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerja sama
antara warga sekolah sendiri.
Kegiatan internal dapat
dibedakan atas keggiatan langsung dan tidak langsung. Kegiatan langsung dapat
berupa rapat dewan guru, upacara sekolah, karyawisata. Kegiatan tidak langsung
dapat berupa penyampaian informasi melalui surat edaran, penggunaan papan
pengumuman di sekolah, penyelenggaraan majalah dinding.[8]
C.
Bentuk-Bentuk Kerja Sama Hubungan Lembaga Pendidikan
dengan Masyarakat.
Menurut kurikulu tahun
1975 kegiatan mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi beberapa hal
sebagai berikut:
1.
Mengatur hubungan sekolah dengan orang tua murid
2.
Memelihara hubungan baik dengan badan pembantu penyelenggaraan
pendidikan (BP3)
3.
Memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta,
dan oraganisasi social.
4.
Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah,
melalui bermacam-macam teknik komunikasi (majalah, surat kabar, mendatangkan
sumber).[9]
Menurut Drs. Ngalim
Purwanto (1975) hubungan sekolah dengan mayarakat mencakup hubungan sekolah
dengan sekolah lain, sekolah dengan pemerintah setempat, sekolah dengan
instansi dan jawatan lain, dan sekolah dengan msayarakat pada umumnya.
Selanjutnya diuraikan bahwa hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan
kerja sama yang bersifat pedagogis, sosiologis dan produktif yang dapat
mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta kemajuan bagi kedua belah pihak. Dalam
hal ini dapat diperinci sebagai berikut:
1.
Hubungan edukatif
Hubungan edukasi adalah
hubungan kerja sama dalam hal mendidik murid, antara guru di sekolah dan orang
tua di dalam keluarga. Hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan
prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keragu-raguan pendirian
dan sikap pada diri anak.
2.
Hubungan cultural
Hubungan cultural adalah
usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling
membina dan mengembangkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan
masyarakat tempat sekolah itu berada.
3.
Hubungan institusional
Hubungan institusional
adalah hubungan kerja sama antara sekolah-sekolah dengan lembaga-lembaga atau
instansi-instansi lainnya baik swasta maupun
pemerintah. Misalnya hubungan sekolah dengan puskesmas, pemerintah setempat,
pertanian, pasar, dan sebagainya, yang kesemuanya itu dilakukan dalam rangka
perbaikan dan kemajuan pendidikan.
Dengan demikian siswa tidak lagi asing dengan lingkungan tempat tinggalnya yang
penuh dengan berbagai ragam jenis profesi.[10]
Tinjauan yang lain (Drs.
Ismed Syarief. 1976) menekankan bahwa sekolah itu mesti berada masyarakat.
Karena itu sekolah mau tidak mau harus berhubungan dengan masyarakat. Hubungan
keluar ini dapat ditinjau dari beberapa yakni:
1.
Hubungan dinas
2.
Hubungan dan kerja sama dengan pihak lain di luar ketentuan
atasan.
3.
Hubungan dengan BP 3.
4.
Kerja sama dengan sekolah-sekolah lain.
5.
Hubungan dengan organisasi guru, yakni organisasi professional
yang ada iaah Persatuan Guru Repubik Indonesia (PGRI).[11]
D.
Peningkatan dan Pendayagunaan Partisipasi Masyarakat.
Sekolah bukanlah suatu kesatuan yang
berdiri sendiri atau terpisah dengan masyarakat, akan tetapi sekolah dan
masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi,
sekolah membutuhkan masukan dari masyarakat tentang sumber-sumber yang ada
untuk dimanfaatkan dalam proses pendidikan dan untuk menyusun program yang
relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekolah sekaligus juga membutuhkan
dukungan dalam melaksanakan program tersebut.[12]
Selain itu, masyarakat juga membutuhkan
jasa sekolah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh
sekolah dan program-program pendidikan yang sesuai dengan keinginan.
Langkah penting yang dapat diambil
oleh pengelola sekolah adalah mengembangkan hubungan antara sekolah dan
masyarakat dengan cara mepelajari dan memahami dengan baik masyarakat yang ada
disekitar sekolah tersebut. Jalinan semacam ini akan terwujud apabila kepala
sekolah ataupun melalui wakilnya (wakil kepala sekolah bagian humas) dapat
aktif dan mampu membangun antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan
dan memberi kepuasan.[13]
Memahami masyarakat
Masyarakat sekolah menurut Gorton
dapat dipandang sebagai kesatuan yang meiputi total area geografis yang terdiri
dari daerah yang lebih dekat dengan sekolah maupun populasi dalam batas
individu. Untuk memahami masyarakat sekitar, pengelola sekolah harus
mempelajari macam-macam type-type individu dan organisasi di masyarakat . dalam
memahami masyarakat ini, Elsbree (Tim Dosen IKIP, 229) memberikan prinsip, antara
lain:
Ø Ketahuilah
masyarakat anda
Ø Adakan
survey program pendidikan anda dan bersahabatlah dengan masyarakat.
Ø Pelajarilah
masyarakat melalui daerahnya dan dokumen-dokumen
Ø Jadilah
anggota organisasi dalam masyarakat
Ø Adakanlah
kunjungan ke orang-orang penting di masyarakat
Ø Layani
masyarakat di daerah anda dengan baik.[14]
Pengelola sekolah hendaknya memahami bahwa hubungan sekolah dengan
masyarakat tidak bisa lepas dari adanya masalah, ada dua faktor penyebab,
yaitu:
1) Profesionalisme
guru kadang menentang masyarakat
2) Masyarakat
menentang profesionalisme guru
Faktor pertama, terkait dengan usaha pendidik dalam proses
pendidikan, yakni mengubah program atau sistem yang dalam hal tertentu
bertentangan dengan norma masyarakat. Seperti usaha inovasi, integrasi, dan perencanaan
pembelajaran modern, yang terkadang malah dianggap menentang norma dalam
tatanan masyarakat tertentu, sebab sekolah tidak memberi harapan sebagaimana
yang diinginkan. Sehingga ada sudut pandang yang berseberangan.
Faktor kedua, adanya intervensi masyarakat yang terlalu dalam untuk
mengetahui dan mengevaluasi apa yang berlangsung di sekolah atau keterlibatan
orang tua yang berlebihan, seperti ikut campur dalam administrasi yang
dilaksanakan oleh sekolah, menyensor buku pelajaran secara individu, mencoba
memodivikasi kurikulum secara kelompok dan sebagainya. Walaupun dalam manajemen
sekolah modern keterlibatan masyarakat dalam pendidikan sangat penting, namun
kalau intervensinya terlalu dalam, maka akan menjadikan guru sempit dalam
melangkah.
Keterlibatan Orang Tua
Hubungan sekolah dengan masyarakat akan tumbuh dengan baik apabila
masyarakat dapat merasakan manfaat keikutsertaannya dalam program sekolah. Ada
beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk menjamin hubungan ini yaitu
melibatkan orang tua dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah, dengan
cara:
Ø Mengadakan
open house yang memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui
program sekolah.
Ø Mengundang
tokoh masyarakat untuk menjadi pembicara atau pembina, misalnya dokter yang
tinggal di sekolah untuk membina kesehatan, ulama’ untuk membina bidang
keagamaan, dan lain-lain.
Ø Membangun
kerjasama sekolah dengan masyarakat, misalnya PBHN (Peringatan Hari Besar
Nasional), PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), dan lain-lain.[15]
Organisasi Orang Tua Murid.
Organisasi ini merupakan organisasi konsultif dengan pimpinan
sekolah yang bertujuan agar pendidikan sdi di sekolah itu berjalan lancar dan
berkembang dengan baik. Di Indonesia, organisasi orang tua murid ini mengalami
empat kali perubahan nama, yaitu:
1) POMG
(Perkumpulan Orang tua Murid Guru).
Organisasi ini berdasarkan UU pendidikan No.12 tahun 1945 pasal 28.
Tujuan dari organisai ini adalah untuk memelihara hubungan yang erat antara
orang tua murid di sekolah, agar sekolah dapat hidup subur dan lebih sanggup
memnuhi tugasnya sebagai tempat yang membentuk manusia yang cakap dan warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan
masyarakat dan tanah air.
2) POM
(Perkumpulan Orang tua Murid)
Perubahan organisasi ini disebabkan adanya isu di masyarakat bahwa
guru-guru telah menyalahgunakan keuangan POMG.
3) BP3
(Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan)
Sejak tanggal 20 Nopember 1974, nama POM diganti menjadi BP3
berdasar surat keputusan Nomor:17/1974.No.1974 yang ditandatangani oleh menteri
dalam negeri dan menteri P dan K. Tujuan dari BP3 ini adalah meningkatkan
hubungan yang erat dan kerja sama serta tanggung jawab bersama antara keluarga,
masyarakat dan pemerintah untuk menyempurnakan kegiatan pendidikan.
4) Komite
Sekolah
Pada tahu 2000, BP3 berubah menjadi Komite Sekolah. Secara
operasional, tugas dan wewenang komite sekolah adalah:
a) Mendorong
dan meninkatkan hubungan baik antara masyarakat sekolah maupun pemerintah.
b) Membantu
kelancaran kegiatan pendidikan dan tidak mencampuri urusan teknik pengajaran
sekolah yang menjadi wewenang kepala sekolah, guru dan pengawas.
c) Mengusahakan
bantuan dari masyarakat, baik berupa benda, uang maupun jasa dengan tidak
menambah beban wajib bayar.
d) Memberikan
perimbangan kepala sekolah dan kepada perwakilan Depdibud tentang permohonan
keringanan atas permohonan wajib bayar.[16]
Simpulan
1.
Istilah hubungan masyarakat dikemukakan pertama kali oleh presiden
Amerika Serikat Thomas Jefferson tahun 1807. Akan tetapi apa yang dimaksudkan
pada waktu itu dengan istilah public relantions. Secara singkat
yang dimaksud dari batasan ini adalah humas merupakan fungsi manajemen yang
dadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap, menyesuaikan policy dan
prosedur instansi atau organisasi dengan kepentingan umum, menjalankan suatu
program untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat.
2.
Menurut Don Begin (1984) penggolongan jenis-jenis kegiatan Humas
di Sekolah (public relations) dapat dibedakan menjadi exterrnal
public relations dan internal public relations, oleh karenanya di
sekolah dikenal adanya kegiatan
publisitas ke luar dan publisitas ke dalam.
3.
Menurut Drs. Ngalim Purwanto (1975) hubungan sekolah dengan
mayarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan
pemerintah setempat, sekolah dengan instansi dan jawatan lain, dan sekolah
dengan msayarakat pada umumnya. Selanjutnya diuraikan bahwa hendaknya semua
hubungan itu merupakan hubungan kerja sama yang bersifat pedagogis, sosiologis
dan produktif yang dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta kemajuan
bagi kedua belah pihak.
4.
Sekolah
bukanlah suatu kesatuan yang berdiri sendiri atau terpisah dengan masyarakat,
akan tetapi sekolah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Di satu sisi, sekolah membutuhkan masukan dari masyarakat tentang
sumber-sumber yang ada untuk dimanfaatkan dalam proses pendidikan.
Daftar Pustaka
Baharuddin. 2010. Manajemen Pendidikan Islam. Malang:
UIN-Maliki Press.
Mansur.2013. Manajemen Pendidikan dalam Konflik. Surabaya:
IAIN Sunan Ampel Press.
Rohiat. 2009. Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik. Bandung:
Refika Aditama.
S, Supriono. 2001. Manajemen Berbasis Sekolah. Mojokerto:
SIC.
Suryosubroto. 2007. Manajemen Penddikan Disekolah. Jakarta:
Rineka Cipta.
[1] Rohiat, manajemen sekolah teori
dasar dan praktik, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal.13
[2] Ibid, hal.14
[3] Ibid, hal.28
[4] Suryosubroto, Manajemen
Penddikan Disekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal.154
[5] Baharuddin, Manajemen
Pendidikan Islam, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal.90
[6]Suryosubroto, Op.Cit.
hal.156
[7] Ibid, hal.157-158
[8] Ibid, hal.163-168
[9] Ibid, hal.160
[10] Supriono S, Manajemen Berbasis
Sekolah, (Mojokerto: SIC,2001), hal.15
[11] Suryosubroto, Op.Cit,
hal.161
[12] Mansur, Manajemen Pendidikan
dalam Konflik, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hal.94
[13] Ibid, hal.95
[14] Ibid, hal.96-97
[15] Ibid, hal.99-100
[16] Ibid, hal.100-103